Tak hanya itu, secara bersamaan BPPT yang berkolaborasi dengan BMKG juga memberangkatkan KR Baruna Jaya IV dalam rangka pemasangan buoy tsunami Merah Putih di Selat Sunda. Acara pelepasan ini dilakukan pada tanggal 10 April 2019 pagi di Dermaga 006 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

                Upacara Pelepasan tersebut dihadiri oleh banyak tokoh penting, yaitu Seketaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kepala BPPT, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana , Kepala BIG serta jajaran eselon I dan II di lingkungan BPPT.

                Masing-masing Kapal Riset Baruna Jaya yang dilepaskan membawa misi utama. Kapal Riset Baruna Jaya I yang menjunjung misi BPPT dan BIG merupakan sarana Pemerintah Indonesia yang berupaya untuk mengajukan perluasan wilayah Indonesia ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dibeberapa titik laut di Indonesia, salah satunya di utara Papua. Menurut Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Hary Purwanto, luas laut yang berada di utara Papua dan belum di klaim oleh Indonesia bahkan lebih besar dari Pulai Sulawesi. Maka dari itu, misi yang diusung oleh KR Baruna Jaya I merupakan misi nasional yang akan menentukan nasib Indonesia kedepannya.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc menyatakan bahwa dokumen submisi Landas Kontinen di luar 200 mil laut di utara Papua sudah selesai.

Berkaca dari tragedi tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu, Pemerintah melalui BPPT dan BMKG bekerja sama untuk meluncurkan alat deteksi dini tsunami yang berupa Buoy Merah Putih sebagai upaya peringatan dini dan pencegahan bencana yang dipasang menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya IV.

Kepala BMKG  Dwikorita Karnawati bersama Kepala BPPT Hammam Riza meninjau Buoy Merah Putih.